Thepost.id- Jakarta 23 Agustus 2021 pukul, 15.00 WIB, Rapor merah penegakan hukum di Kabupaten Bulukumba, korupsi berjamaah sampai dengan perampokan anggaran dengan tujuan legitimasi kontestasi politik menjadi trend baru di Kabupaten/Kota Bulukumba, mangkraknya proses penegakan Hukum membuat kami sebagai Putra dan Putri daerah Kab.Bulukumba tergerak untuk melakukan tuntutan dan desakan kepada pihak KPK RI, Mabes Polri, Komisi Yudisial, dan kejaksaan Agung RI, untuk segera melakukan evalusi kinerja dan pemeriksaan para penegak hukum yang bertempat di Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan, kami melihat kurung waktu 7 Thn ini, perilaku para penegak hukum kian melemah sampai-sampai proses pemberantasan para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ada di Kab. Bulukumba tak kunjung usai atau memiliki titik terang, manjaan para penegak hukum terhadap terduga koruptor kian meroket.
proses penegakan hukum yang meyerupai siput tidak luput dari penilaiaan masyarakat Bulukumba kepada pihak-pihak terkait, Kepolres Kab. Bulukumba, Kejaksaan Negeri Kab. Bulukumba sampai dengan piahak-pihak ditingkat provinsi.
Kami yang tergabung dalam “GEMA-BPH” mendesak dan menuntut KPK RI Firli Bahuri dan Kejaksaan Agung RI, Untuk megambil alih dugaan MEGAKORUPSI Kab. Bulukumba yang diduga melibatkan Mantan Pejabat Tinggi Daerah Kab. Bulukumba dan Pejabat Tinggi Lainnya yang masih berstatus AKTIF menjabat di kursi pemerintahan Kab. Bulukumba. kasus Korupsi Dana Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan, BOK Dinkes, dan Proyek Pengerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Bialo di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Selain itu, kami juga mempertanyakan kasus dugaan suap proyek rehabilitasi bendungan dan irigasi senilai Rp.49 Miliar lebih dari DAK atau Dana Alokasi Khusus tahun 2017 beserta kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19, untuk segera diusut tuntas oleh Pihak KPK RI & Kejaksaan Agung RI.
Tidak luput juga kami yang tergabung dalam “GEMA-BPH” untuk mendesak Mabes Polri dan Komisi Yudisial Untuk mengevaluasi kinerja parah penegak Hukum yang ada di Sulawesi Selatan, Kab. Bulukumba karena besar dugaan kami banyaknya penyelewegan jabatan yang di akibatkan mangkraknya proses Penegakan Kasus korupsi yang ada di Kab. Bulukumba.
_(Minggu, 22 Agustus 2021 Pukul, 02:25 WIb Bertempat di Jakarta pusat Jl. Matraman Raya Provinsi DKI Jakarta.)_
Dalam hal ini kami Putra dan Putri Bumi Panrita Lopi/Bulukumba yang bertempat di DKI Jakarta akan melakukan pengawalan dan pelaporan Pengambil Alihan Kasus Dugaan Megakorupsi Kab.Bulukumba untuk segera ditindak lanjuti sebagai mana mestinya. Undang-undang RI No. 30 Thn 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 8, 9, dan Pasal 10.
Rencana pengaduan dan pelaporan “Gerakan Mahasiswa Bulukumba Pemerhati Hukum/ (GEMA-PBH)” yang akan dilaksanakan Pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 mendatang ujar Koordinator GEMA-PBH DKI Jakarta M.Muldianyah pada awak media setelah Konfrensi Pers di Jl. Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Lanjut, M.Muldianyah juga berencana
melakukan gelar aksi dan deklarasi di 4 titik yaitu, KPK RI, Kejagung RI, Mabes Polri, dan Komisi Yudisial sebagai Penegasan awal agar keseriusan para penegak hukum dalam memberikan Tindakan yang serius bagi para pejabat tinggi dearah, dan segera melakukan evaluasi kinerja aparatur hukum di Sulsel, dan juga Kab. Bulukumba.
*#KPK RI & Kejaksaan Agung RI. Bersih-bersih KORUPTOR di Kab. Bulukumba*
