Thepost.id Diskursus ke-Islaman menjadi salah satu isu sentral yang diangkat dalam agenda Rapat Kerja Nasional Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) yang diselenggarakan di Bogor sejak tanggal 17 Juni 2021 lalu.
Untuk menyeimbangkan konfigurasi dan konfrontasi politik bangsa pada setiap momentum pemilu, umat Islam harus dikondisikan untuk kemudian diposisikan dalam spektrum sosial politik secara proporsional.
Kontribusi pemikiran konstruktif aktivis HMI ini disampaikan oleh ketua bidang Pemberdayaan Umat PB HMI Ali Zakiyudfin di sela-sela pelaksanaan Rakernas.
“Kita tidak banyak waktu untuk membiarkan pertengkaran politik Umat Islam di ruang publik berkembang liar dan mengakibatkan disharmoni umat yang berujung pada segregasi sosial. Oleh karenanya, Dibutuhkan rekayasa sosial yang berorientasi pada upaya mitigasi sosial Umat secara komprehensif dan sistematis”, terang Ali.
Menurutnya, Potensi disintegrasi bangsa hari ini terkonfirmasi melalui data Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan bahwa 85 persen milenial Islam Indonesia rentan terpapar radikalisme.
Dalam fenomena sosial yang rentan ini, tambah Ali, Hmi harus menjadi penengah dari perpecahan naratif di masarakat. HMI dalam prosesnya akan mengintegrasikan polarisasi pikiran umat Islam, sehingga tidak perlu lagi saling tuduh tentang ideologi.
“Polarisasi pemikiran Umat Islam yang berkepanjangan secara langsung telah merugikan umat Islam Indonesia, dengan terasing dalam percaturan politik nasional. Terutama dalam memenuhi harapan kepemimpinan nasional yang ideal dalam pandangan Islam”, tutup Ali menegaskan.
